Perkuat Akuntabilitas Kinerja, BRMP Bengkulu Ikuti Workshop SAKIP Kementan 2025

Selasa, 11/112025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, (Ir. Dadan Hidayat) yang menyampaikan pentingnya akuntabilitas, sinergi antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang baik dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Biro Perencanaan memaparkan capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 yang mencapai 84,80, serta nilai AKIP sebesar 74,45, meningkat 0,4 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Pertanian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Rachmat Mardiana (Bappenas) yang membahas arah kebijakan transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, Juni Siregar (BPKP) yang menyoroti pentingnya integrasi SPIP dan manajemen risiko, serta Nugraha R.S. (Inspektorat Jenderal Kementan) yang menekankan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk komitmen moral lembaga pemerintah terhadap publik.

Pada sesi workshop, peserta mendapatkan panduan teknis pengisian aplikasi SAKIP, termasuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), dan pengukuran kinerja yang sesuai prinsip SMART. Melalui sesi ini, peserta diharapkan mampu menerapkan SAKIP secara akuntabel dan terintegrasi di unit kerja masing-masing.

BRMP Bengkulu mengikuti kegiatan ini secara daring dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi serta workshop teknis. Melalui kegiatan ini, BRMP Bengkulu berkomitmen mendukung penuh upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif di lingkup Kementerian Pertanian.